Arogansi Raja Daerah

Haiii there,…how are you?? 

Sudah lama juga saya tidak posting tulisan di blog ini. Niat untuk menulis setiap hari minimal satu tulisan sepertinya sedikit terbengkalai karena urusan kuliah yang mulai padat. Sepanjang desember ini saya mulai harus konsentrasi untuk asistensi persiapan submit paper saya ke seminar JSCE (perkumpulannnya para ahli civil engineering), jadi terpaksa blog ini sedikit terbengkalai.

What news today? well, selama mengamati berita di tanah air akhir-aakhir ini, saya tergelitik untuk sedikit mengomentari aksi koboi bupati Ngada Marianus Sae yang memerintahkan satpol PP untuk memblokir bandara Turotelo, NTT.

Baca beritanya disini : http://news.detik.com/read/2013/12/23/090939/2449125/10/kronologi-pemblokiran-bandara-turelelo-soa-oleh-bupati-ngada-ntt?nd771104bcj

Buat saya tindakan beliau menunjukan ada yang salah dengan sistem otonomi daerah yang dijalankan sejak masa reformasi hampir satu dekade silam. Ternyata apa yang dibilang para pengamat tentang timbulnya raja-raja kecil di daerah dari implementasi otda ini terbukti adanya. Dan ini adalah salah satu buktinya.

Terlepas apapun alasan beliau tentang pemblokiran bandara ini, tentu tindakannya sangat tidak tepat. Saya bisa katakan ini tindakan bodoh dan memang menunjukkan kapasitas bupati tersebut ‘tidak cerdas’.  Seorang bupati haruslah mengerti hukum, ada konsekuensi dari setiap apa yang diperbuatnya, apalagi bagi seorang pejabat publik. Kalau pun tindakannya beliau karena emosi akibat tidak mendapatkan tiket pesawat, saya pikir kecerdasan emosional nya juga patut dipertanyakan. Akan sangat berbahaya sekali apabila ternyata tindakannya ini terulang dikemudian hari. Siapa yang rugi? jelas rakyat.

Yang juga menarik mungkin mengamati para bawahannya juga. Ambil contoh kepala Satpol PP yang diberi perintah untuk memblokir bandara. Ngerti gak ya dia bahwa perintah atasannya tersebut bertentangan dengan hukum?merugikan banyak orang? Pertanyaan berikutnya, kalau dia ngerti, sudahkah dia memberi masukan pada bosnya tersebut soal konsekuensi hukumnya? atau tertutup oleh doktrin “apapun perintah boss harus dilaksanakan”?

Memblokir landasan pesawat terbang di bandara adalah tindakan pidana. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan pasal 210  menyebutkan setiap orang dilarang berada di daerah tertentu di bandar udara, membuat halangan (obstacle), dan/atau melakukan kegiatan lain di kawasan keselamatan operasi penerbangan yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan, kecuali memperoleh izin dari otoritas bandar udara. 

Sudah jelas kan? saya sih tertarik menunggu kelanjutan ‘kisah’ selanjutnya mengenai upaya hukum yang bakal dikenakan kepada beliau. Atau jangan-jangan tidak akan ada tindakan hukum apapun? mengingat beliau adalah pejabat negara, polisi bisa segan mengambil tindakan?hmmm,..mari kita tunggu saja. Kalau sampai memang nanti tidak ada tindakan apapun, maka klaim bahwa ‘raja kecil’ di daerah itu benar adanya. 

Ironi yang dihadapi negeri ini pasca reformasi ternyata sungguh banyak. Alih-alih ingin memperbaiki kondisi negara dari gejala korupsi, kolusi dan nepotisme, rupanya bukannya hilang hal-hal tersebut malah harus diperparah dengan semakin menjamurnya bos-bos kecil yang bisa berlaku sewenang-wenang. 

Yang jelas, saya malu memiliki pejabat-pejabat negara yang seperti ini. Di era keterbukaan informasi seperti sekarang ini, jelas tindakannya ini akan mencoreng nama Indonesia di mata dunia. Rating Indonesia makan makin terpuruk.

Apa Kata Dunia?

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *