Menitip Asa Di Pundak BPK

Categories Opini

Langkah pertama untuk melakukan reformasi dan perbaikan adalah dengan mengakui adanya penyakit pada birokrasi (bureupathologis) dan menganggapnya sebagai sesuatu yang serius. Tanpa itu, salah kelola pemerintahan akan terus berlangsung dan membuat kerusakan – Gerald E Caiden

Tahun 2018 ini era reformasi akan genap berusia 20 tahun. Dalam rentang waktu yang begitu panjang, kita harus mengakui bahwa cita-cita reformasi masih jauh dari harapan. Persoalan Korupsi yang dituding sebagai biang kesengsaraan bangsa masih saja merajalela di negeri ini. uang negara yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat, ini malah dicuri oleh segelintir orang tak bertanggung jawab. Negeri ini masih berkutat dengan korupsi sistemik yang terus merajalela dari pusat sampai daerah.

Meminjam istilah Caiden dalam tulisannya, What Really is Public Maladministration, birokrasi pemerintahan kita masih dijangkiti bureupathologis. Maladministrasi masih mendera instansi pemerintahan kita sehingga celah bagi terjadinya praktek korupsi ini terbuka lebar.

Ada banyak Indikator untuk menunjukkan kita masih bermasalah dalam hal korupsi ini. Transparency International menempatkan Indonesia pada peringkat 90 dari 178 negara yang disurvey dalam Coruption Perception Indexs (CPI) 2016 dengan skor 37. Angka ini masih jauh dari rata-rata angka CPI dunia (43), bahkan masih dibawah skor rata-rata CPI di Asia Tenggara, 40. World Justice Project: Rule of Law Index 2016 menempatkan Indonesia pada posisi ke 61 dari 102 negara yang disurvey. Salah satu sorotan dari survey ini menyebut kalau Indonesia masih bermasalah pada 3 bentuk korupsi, yaitu penyuapan, alokasi anggaran publik yang tidak tepat, dan pengaruh yang kuat dari pihak lain.

Berikutnya, selama tahun 2017 ini KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) melakukan 19 kali OTT (operasi tangkap tangan). Ada 43 perkara yang melibatkan pejabat Esselon I hingga IV di instansi pemerintahan, 20 perkara yang melihatkan anggota DPR/DPRD, dan 12 perkara yang melibatkan bupati/walikota dan wakilnya.

Soal alokasi anggaran yang tidak tepat sempat dikeluhkan presiden Jokowi. Dalam sebuah kesempatan, presiden mencontohkan bagaimana anggaran pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mencapai 3 Miliyar rupiah. Dari nilai tersebut, alokasi untuk proses pemulangan hanya sebesar 500 juta rupiah, sementara 2,5 miliyar sisanya habis untuk keperluan rapat koordinasi serta alat tulis kantor. Kurang tepatnya pengalokasian anggaran mungkin tak terlihat sebagai kejahatan korupsi. Namun, hal ini membuat  pengeluaran keuangan negara menjadi tidak tepat sasaran. Ada kesalahan perencanaan anggaran disana.

Salah satu yang perlu disorot dari penyakit birokrasi sebagaimana disebut Caiden adalah soal rawannya tertib administrasi pengelolaan keuangan negara yang menjadi pangkal dari kasus korupsi tersebut. Dalam rangka memastikan terlaksananya tertib administrasi pengelolaan keuangan negara tersebut, harus ada pengawasan dan pemeriksanaan pengelolaan keuangan negara oleh instansi yang berwenang.

Di Indonesia, pada dasarnya ada enam instansi yang berwenang melaksanakan pengawasan keuangan negara, mulai dari Inspektorat Kabupaten/Kota dan Provinsi, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kepolisian Negara RI, Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari keenam instansi tersebut, peran paling vital dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara ini berada di tangan BPK RI. Mengapa?

Kepolisian, Kejaksaaan dan KPK melaksanakan pengawasan keuangan negara hanya jika terjadi kasus pidana korupsi. Prosesnya biasanya diawali dengan adanya laporan dari masyarakat yang kemudian dikembangkan dengan melakukan investigasi. Temuan BPK yang mengindikasikan terjadinya tindak pidana dalam pengelolaan anggaran keuangan negara juga bisa menjadi dasar pemeriksaan dan penyelidikan lembaga-lembaga ini.

Sementara Inspektorat, tidak bisa leluasa mengawasi pengelolaan keuangan negara karena secara struktur berada di bawah kepala daerah ataupun menteri. Demikian pula dengan BPKP yang bertanggung jawab pada presiden. Adanya intervensi atasan terkadang membuat instansi-instansi ini tidak bisa leluasa melaksanakan tugasnya.

Berbeda dangan BPK RI. BPK RI adalah lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam melaksanan tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilaksanakan oleh instansi-instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum (BLU) maupun lembaga lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. Ini sesuai dengan pasal 23 E UUD 1945, BPK RI menjalankan tugas sebagai lembaga yang bebas dan mandiri untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK berkedudukan di Jakarta dan memiliki kantor perwakilan di setiap provinsi.

BPK RI adalah satu dari delapan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Jika melihat hierarki lembaga negara sesuai UUD 1945 ini, kedudukan BPK sejajar dengan tujuh lembaga negara lainnya, yaitu presiden, DPR RI, DPD RI, MPR RI, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi.

Kedudukan BPK RI sebagai lembaga negara yang sejajar dengan lembaga negara lainnya (Sumber: bpk.go.id)

Karena kedudukannya yang sejajar ini, ia bisa bebas dan mandiri dalam menjalankan tugasnya, tanpa perlu takut intervensi dari pihak lain, termasuk presiden.

Soal bebas dan mendiri ini penting agar BPK bisa memeriksa dengan benar dan objektif, sehingga hasil pemeriksaannya benar-benar mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Objek pemeriksaan BPK adalah instansi dan lembaga pemerintahan termasuk yang berada dibawah tanggung jawab tujuh lembaga negara lainnya sebagaimana disebut UUD 1945 diatas. Bisa dibayangkan, jika BPK RI dapat diinterversi pihak lain, ia tak akan leluasa melaksanakan pemeriksaan.

Kedudukannya yang mandiri dan bebas juga tercermin bukan hanya pada proses pemeriksaan saja, tapi juga bisa dilihat pada dua hal berikut. Pertama, dahulu ketua BPK diangkat oleh Presiden atas usul DPR, sekarang ketua BPK dipilih dan ditentukan oleh anggota BPK sendiri. Kedua, pada masa lalu laporan hasil pemeriksaan dikonsultasikan dahulu dengan pemerintah sebelum diserahkan pada DPR, sementara sekarang laporan hasil pemeriksaan langsung disampaikan tanpa ada proses konsultasi terlebih dahulu.

Lebih rinci, terdapat tiga tugas pokok BPK RI, sebagai berikut:

  1. Memeriksa pengelolaan keuangan negara yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, Lembaga Negara lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
  2. Melaporkan kepada penegak hukum jika dalam pemeriksaan ditemukan indikasi tindak pidana.
  3. Memantau pelaksanaan tindak lanjut pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat entitas yang diperiksa, dan hasilnya dilaporkan secara tertulis kepada lembaga perwakilan dan pemerintah.

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK bisa menjadi dasar bagi lembaga penegakan hukum apabila terdapat indikasi tindak pidana. Beberapa kasus korupsi yang diungkap KPK sebagian besar berasal juga dari Laposan Hasil Pemeriksaan BPK RI.

Alur Prosedur Pemeriksaan Keuangan Negara oleh BPK RI (Sumber: Buku Saku BPK RI)

Dari laporan hasil pemeriksaan yang dilakukannya, BPK mengeluarkan opini terhadap pengelolaan keuangan negara yang dilakukan instansi pemerintahan yang diperiksannya. Mungkin sering mendengar istilah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)? Ini adalah jenis opini tertinggi yang dikeluarkan BPK. Instansi yang meraih WTP bisa diasosiasikan telah melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara baik dan telah sesuai dengan peraturan perundangan. Selain WTP, BPK mengeluarkan jenis opini Wajar Dengan Pengecualian, tidak wajar dan menolak memberi pendapat.

Jika BPK bertugas memeriksa instansi pemerintahan dan lembaga negara lainnya, lalu siapa yang akan memeriksa BPK RI? Demi menjaga akuntabilitas publik, pengelolaan keuangan negara yang dilakukan BPK RI diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh DPR RI. selama tahun 2010 hingga 2015 pemeriksaan dilakukan oleh  KAP Wisnu B. Soewito & Rekan, dengan hasil setiap tahunnya selalu memperoleh opini WTP. selain itu, sistem pengendalian mutu BPK ditelaah (peer review) oleh lembaga pemeriksa dari negara lain. Sebagai contoh, untuk tahun 2006 peer review dilakukan oleh “BPK” New Zealand, tahun 2009 oleh Belanda, dan 2014 dilakukan oleh BPK-nya Polandia.

Alur Mekanisme Pemeriksaan yang dilaksanakan BPK RI (Sumber: IG bpkriofficial)

Kinerja BPK Kawal Harta Negara

Sebagai lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan keuangan negara, BPK membawa misi yang sangat penting.Peranan BPK Kawal Harta Negara menjadikannya sebagai ujung tombak dalam menyelamatkan uang negara dari segala bentuk penyelewengan, termasuk korupsi dan  salah kelola administrasi keuangan.

BPK juga berperan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan negara yang dilakukan instansi-instansi pemerintahan. Istilahnya, BPK mengkoreksi yang salah dan memberi rekomendasi terhadap kesalahan dalam administrasi dan pelaporan alokasi anggaran yang dilakukan.

Akuntabilitas keuangan negara merupakan prasyarat terciptanya good governance yang menjadi salah satu cita-cita reformasi. Sejauh mana peranan tersebut telah dilakukan BPK RI? untuk menjawabnya, kita bisa melihat dari opini yang dikeluarkan BPK serta jumlah keuangan negara yang telah diselamatkannya dari hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK.

Pada tahun 2016, dari 98 instansi pusat yang diperiksa, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada 74 instansi, artinya hampir 79.5% instansi pusat sudah memenuhi kriteria yang baik dalam pengelolaan keuangannya. Sementara itu, untuk instansi provinsi opini WTP mencapai 85%, serta pada level kabupaten dan kota masih pada kisaran 60-75 persen. Dari sini kita bisa melihat masih bahwa  masih banyak pemerintah Kabupaten/Kota yang akuntabilitas pengelolaan keuangannya perlu diperbaiki.

Opini WTP Untuk Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (sumber: katadata.com)

Persentase raihan Opini WTP pada instansi pemerintah ini, baik pusat maupun daerah,  telah memenuhi target RPJMN 2015-2019. Hal ini menunjukkan BPK RI telah mendorong instansi pemerintah dalam menyelenggarakan akuntabilitas keuangan negara yang baik.

Dalam hal peranan BPK kawal harta negara, selama kurun waktu 2005 hingga 2016, BPK RI telah menyelamatkan uang negara yang dikelola tidak sesuai ketentuan dengan total Rp. 70,1 triliun. Jumlah yang terhitung besar ini berasal dari sejumlah 437.343 rekomendasi hasil pemeriksaan selama kurun waktu 11 tahun tersebut.

Infografis harta negara yang berhasil diselamatkan BPK RI selama kurun waktu 2005-2016 (sumber: diolah dari bpk.go.id)

Angka 70 triliun rupiah diatas belum termasuk nilai anggaran yang diungkap BPK dalam hal adanya tindakan korupsi. Seperti disebut diatas, salah satu tugas pokok BPK adalah melaporkan apabila terdapat indikasi korupsi pada pengelolaan keuangan negara. Jumlah ini belum termasuk pada nilai 70 triliun diatas.

Kalau boleh menyebut, ada beberapa kasus korupsi yang terungkap dari hasil temuan BPK.  Sebut saja, kasus skandal megaproyek E-KTP yang ditaksir merugikan keuangan negara Rp. 2,3 Triliun itu, bermula dari hasil audit BPK pada tahun 2011 dan 2012. Kasus ini kemudian ditindaklanjuti oleh KPK hingga saat ini.

Tentu saja selain kasus E-KTP tersebut, masih banyak kasus-kasus korupsi yang terungkap dari hasil temuan BPK RI yang kemudian ditindaklanjuti oleh instansi lain yang berwenang. Jumlah keuangan negara yang dikorupsi tersebut dan kemudian diungkap di pengadilan bisa disebut sebagai andil besar BPK kawal harta negara.

Tantangan Ke Depan BPK kawal harta negara

Tahun ini, Indonesia akan menyelenggarakan Pemilu kepala daerah (Pemilukada) serentak di 171 daerah, yang terdiri dari 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten. Tahun depan, 2019 kita akan menyelenggarakan Pemilu Presiden dan anggota legislative DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kondisi ini membuat rawannya kebocoran keuangan negara, terutama pada daerah yang menyelenggarakan pemilu.

Bukan rahasia lagi jika banyak kepala daerah yang menggunakan anggaran pembangunannya untuk kepentingan sesaat mereka, termasuk membiayai ongkos politik dalam kampanye dan sejenisnya. Kompas menyebut untuk tahun 2018 ini, transfer pusat ke daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bernilai lebih dari Rp. 750 triliun. Belum lagi terdapat siklus 10 tahunan, dimana transfer dana pusat tersebut akan meningkat 2 kali lipat.

Dengan melihat jumlah transfer pusat yang sedemikian besar serta potensi rawan kebocorannya, tak berlebihan jika kita menitip asa pada BPK RI akan pengawasan yang lebih ketat terhadap pengelolaan keuangan negara ini. transfer dana Rp. 750 triliun bukan jumlah yang sedikit, belum lagi dana negara yang dikelola BUMN atau lembaga negara lainnya yang pastinya ikut bertambah alokasinya setiap tahun. Kinerja pengawasan BPK yang efektif benar-benar sangat diperlukan.

Tantangan ke depan yang juga perlu diperhatikan BPK adalah bagaimana melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam membantu pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara ini. Zaman sekarang pemerintahan modern dibangun atas tingginya tingkat partisipasi publik dalam proses pembangunan, termasuk pengawasan pengelolaan keuangan negara.

Dengan banyaknya instansi pemerintahan yang menjadi objek pemeriksaan BPK, tak ada salahnya BPK melibatkan masyarakat untuk membantu kelancaran proses pemeriksaan tersebut.

Trend terkini, lembaga-lembaga audit di negara lain juga semakin menyadari potensi benefit dari partisipasi warga dalam proses pengawasan penggunaan anggaran negara. Informasi dari masyarakat dapat menjadi informasi tambahan dalam proses pemeriksaan. Informasi spesifik dari warga dapat membantu fokus pemeriksaan pada area yang menjadi perhatian publik. Tanggapan lembaga audit terhadap laporan indikasi penyelewenagan pengelolaan keuangan negara bisa memastikan lembaga audit yang lebih responsif.

Soal partisipasi aktif masyarakat ini sebenarnya sudah diupayakan sejak lama. Melalui website resmi bpk.go.id, masyarakat dapat mengunduh dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI untuk kemudian mengkritisinya.

Sayangnya sampai saat ini di website BPK saya tidak menemukan fitur Whistle Blower, yang mengakomodasi pelaporan masyarakat apabila ada kecurigaan terhadap maladministrasi pada pengelolaan keuangan negara. Saya tak mengetahui apakah dalam prosedur kerja BPK RI dikenal sistem Whistle Blower atau tidak, namun jika ingin melibatkan partisipasi warga, saya pikir hal ini perlu diperhatikan.

Kabar baiknya, untuk membangun interaksi dengan warga masyarakat, BPK bisa disapa melalui akun media sosial mereka di Facebook, Twitter, Instagram dan Youtube.

Hadirnya akun media sosial BPK RI bisa dilihat sebagai upaya mereka untuk mendorong partisipasi masyarakat. Akun media sosial bisa jadi sarana untuk mensosialisasikan soal informasi seputar BPK RI saja, tapi juga bisa menjadi sarana interaksi dengan warga. Media Sosial bisa saja digunakan warga untuk menyampaikan informasi seputar proyek atau program pembangunan yang dilaksanakan di sekitar mereka, atau sekedar mengkritisi tindak lanjut rekomendasi hasil laporan pemeriksaan BPK RI.

Kabar terbaru, dalam rangka meningkatkan interaksi dan partisipasi masyarakat pula, tahun ini BPK RI berencana melaunching aplikasi mobile X. Katanya aplikasi smartphone ini bisa menjadi media bagi warga masyarakat dalam melaporkan secara langsung apabila terdapat pelanggaran serta memantau suatu program yang sedang dilaksanakan instansi pemerintah. Aplikasi yang bisa diunduh melalui playstore ini layak untuk ditunggu. Ini mungkin jawaban bagi masyarakat yang ingin berperan aktif dalam pengawasan penggunaan uang negara.

Sebagai warga negara yang tak ingin uang negara hilang tak jelas akibat misadministrasi yang terus berulang, saya sangat berharap BPK dapat mengawal harta negara tersebut secara maksimal. Ingat, ada harta negara triliunan rupiah yang pertanggungjawabannya harus jelas. Sekali lagi, pada titik ini saya menitipkan asa di pundak BPK!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 thoughts on “Menitip Asa Di Pundak BPK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *