Memimpikan Jalan Raya yang Manusiawi

(Menjawab Tantangan Masalah Transportasi di Masa Depan)

Namanya Kang Dedi, begitu dia menjawab ketika saya berkenalan dengannya. Beliau adalah seorang pedagang es krim keliling dengan menggunakan sepeda sebagai alat kendaraannya. Saya tidak tahu persis berapa usianya, namun jika ditaksir sepertinya kurang lebih 30 tahunan, tidak jauh berbeda dengan saya. Saya berjumpa secara tidak sengaja dengannya disalah satu sudut kota Bandung, ketika kami sama-sama melepas lelah di pinggir jalan, disela kesibukan kami bertarung melawan kerasnya kehidupan.

Kang Dedi dan Sepeda Andalannya

Selama momen perjumpaan kecil tersebut, kami ngobrol sebentar sekedar mencairkan suasana. Saya tidak bertanya tentang masalah ekonomi keluarganya; berapa pendapatannya atau hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan hidupnya. Bagi saya itu adalah isu sensitif yang tidak perlu diobrolkan dalam suatu perjumpaan singkat. Saya lebih tertarik untuk bertanya pengalamannya selama menggunakan sepeda dalam mencari nafkah.

Kang Dedi bercerita betapa susahnya bersepeda di jalanan kota Bandung. Selain jalannya tidak begitu lebar, juga diperparah dengan banyaknya jumlah kendaraan pribadi baik itu motor maupun mobil, sehingga jalanan semakin sesak. Menurutnya, sekedar untuk mengayuh sepeda di sisi paling luar jalan pun sudah sangat sulit, mengingat banyak sekali motor yang berseliweran dengan kecepatan tinggi, memotong jalan secara tiba-tiba, atau angkot yang dengan seenaknya berhenti mendadak untuk menaikkan atau menurunkan penumpang, belum lagi macet yang banyak menghadang disetiap perempatan jalan. Sekedar untuk menyeberang jalan saja, berpindah dari sisi jalan yang satu ke yang lainnya, dibutuhkan ekstra hati-hati dan keberanian untuk nekat bersinggungan dengan motor atau mobil. Selain caci maki dan umpatan pengemudi kendaraan bermotor, terserempet motor ataupun mobil sudah merupakan resiko yang harus dihadapi. Resiko yang sangat besar dibandingkan dengan penghasilan yang didapatnya, yang menurutnya tidak seberapa.

Di akhir obrolan kami, beliau hanya berucap, “beginilah nasib orang kecil, jangankan urusan penghasilan, sekedar berusaha di jalan pun, yang katanya milik umum, kami harus tersisih oleh para pemilik mobil dan motor yang menguasai jalanan…”

***

Perjumpaan singkat saya dengan Kang Dedi ini membuat saya sedikit merenung. Benar bahwa masalah kemacetan merupakan masalah yang jamak dihadapi kota-kota besar seperti Bandung. Akan tetapi, orang lupa bahwa ternyata dibalik masalah macet tersebut, ada hak-hak kaum marginal yang terabaikan. Selain Kang Dedi, saya yakin masih banyak orang lain yang menggantungkan hidupnya dengan bersepeda, sebut saja tukang becak, pedagang tahu, loper koran atau pedagang siomay keliling. Kepentingan mereka kadang terlupakan ketika bicara masalah transportasi.

Pikiran saya menerawang jauh, saat ini banyak juga masyarakat yang sudah mulai menggunakan sepeda sebagai alat transportasinya. Kini sedang nge-tren istilah bike to work, bike to campus dan bike to school. Memang gerakan bersepeda mereka lebih banyak dipengaruhi oleh kesadaran dan idealisme akan pentingnya bersepeda dalam mengurai masalah kemacetan atau sekedar gaya hidup sehat. Namun disisi lain, bagi Kang Dedi dan yang lainnya, bersepeda adalah masalah menyambung hidup. Pada sisi ini sepertinya pemerintah sedikit luput memperhatikan.

***

Masalah Klasik Perkotaan

Masalah transportasi merupakan masalah primer yang selalu hadir di kota-kota besar, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Dalam sebuah kota, sarana transportasi bagaikan saluran pembuluh darah yang menghubungkan organ-organ dalam tubuh. Jalan raya akan mengkoneksikan suatu tempat dengan tempat lain, dan sangat berpengaruh terhadap persebaran manusia serta tentu saja geliat pertumbuhan ekonomi seperti distribusi barang dan sebagainya. Sebagaimana aliran darah, apabila jalanan ini macet maka akan timbul penyakit/masalah bagi yang lainnya. Memang, Keberhasilan pembangunan suatu bangsa akan banyak ditentukan oleh infrastruktur transportasi yang memadai.

Sehubungan dengan urusan transportasi ini, terdapat keunikan jika dihubungkan dengan aspek ekonomi. Ketika ekonomi suatu negara semakin maju, justru masalah transportasi akan semakin memburuk. Sederhananya, semakin baik ekonomi suatu negara maka daya beli masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor akan semakin tinggi. Hal ini akan memicu pertambahan volume kendaraan di jalan. Mobil sebagai simbol status sosial kelas elit semakin memacu hasrat seseorang untuk memilikinya. Kondisi ini akan semakin parah jika tidak ada kebijakan preventif dari pemerintah, dan dalam kacamata saya, inilah sepertinya hal yang terjadi di Indonesia.

Apa yang diuraikan Kang Dedi diawal tulisan ini semakin memperjelas kebijakan pemerintah yang lebih pro-kendaraan bermotor dan mengabaikan kepentingan kendaraan non-motor seperti pejalan kaki, sepeda ataupun becak. Pemerintah seakan lupa bahwa masalah yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor ternyata jauh lebih besar. Pemerintah hanya melihat industri kendaraan bermotor merupakan investasi yang prospektif bagi negeri ini, yang dapat menyumbangkan devisa bagi negara serta menyerap tenaga kerja yang banyak.

Keberpihakan pemerintah terhadap kendaraan bermotor bisa dilihat secara jelas dari kebijakan LCGC (Low Cost Green Car). Dengan dalih agar semua lapisan masyarakat bisa memiliki mobil, pemerintah membuka kran selebar-lebarnya bagi industri otomotif untuk menjual mobil dengan harga murah. Tampaknya mereka menutup mata akan fakta bahwa kemacetan sudah menjadi permasalah setiap hari di kota-kota besar. Lebih jauh, Pemerintah juga memberikan kemudahan bagi masyakarat untuk mendapatkan kredit sepeda motor. Cukup dengan uang muka beberapa ratus ribu serta proses yang sangat mudah, masyarakat sudah bisa membawa pulang sepeda motor hanya dalam hitungan hari.

Tidak perlu dijelaskan disini secara detail dampak negatif dari kendaraan bermotor. Semua orang tahu bahwa tingginya volume kendaraan bermotor akan menyebabkan polusi udara, kebisingan serta stress berkepanjangan akibat terjebak macet. Jangan lupa pula, banyaknya kendaraan bermotor yang berseliweran di jalan semakin mempertegas jurang perbedaan antara golongan kaya dengan golongan miskin.

Bagaimana Sebaiknya?

Saya mencoba melakukan riset sederhana mengenai masalah ini. Ketika membaca beberapa literatur terkait hubungan tata kota dan transportasi, saya mulai mengerti bahwa kota yang maju bukan ditentukan oleh banyaknya kendaraan bermotor di jalan raya, tetapi seberapa jauh kota tersebut mampu mengakomodir kebutuhan semua warganya di jalan. Kebutuhan disini tentu bukan hanya warga yang mempunyai mobil atau motor, akan tetapi juga mereka yang menggunakan kendaraan non-motor seperti sepeda dan pejalan kaki, ataupun mereka yang bergantung pada angkutan umum. Mudahnya, hal ini bisa dilihat dari perbandingan jumlah pengguna jalan yang menggunakan kendaraan bermotor pribadi, angkutan umum serta kendaraan non-motor. Selain itu, kelengkapan fasilitas infrastruktur jalan pun bisa menjadi acuan pula, sejauh mana jalan yang ada menyediakan fasilitas bagi pejalan kaki dan pesepeda.

Jika boleh menilai, saya berasumsi kota-kota di Indonesia belum sepenuhnya memenuhi kriteria ini. Jalan masih didominasi oleh mobil pribadi, angkutan umum banyak yang kosong, orang lebih tertarik menggunakan sepeda motor, serta sangat sedikit pesepeda yang berani mengayuh sepedanya di jalanan (tentu Kang Dedi dan teman-temannya adalah pengecualian). Tidak lupa trotoar pun lebih didominasi oleh pedagang kaki lima atau digunakan sebagai parkir motor. Inilah potret umum kondisi transportasi di negeri kita.

Sebuah data yang saya temukan dari laporan sebuah lembaga nirlaba ¹ memperlihatkan perbedaan komposisi pengguna jalan di Surabaya dan salah satu kota di Jerman. Dari diagram dibawah ini kita bisa melihat fakta bahwa di Jerman pun, sebagai negara produsen mobil, komposisi pengguna jalannya didominasi oleh pesepeda dan pejalan kaki.

Perbandingan Komposisi Pengguna Jalan¹

Ketika bangsa Indonesia mentargetkan untuk bertransformasi menjadi negara maju, maka salah satu faktor yang harus dibenahi adalah permasalahan transportasi. Karena itu, menurut saya salah satu tantangan terdepan bangsa kita adalah mewujudkan transportasi yang manusiawi, yang memperhatikan aspek kesetaraan, lingkungan dan kesehatan. Pemerintah harus bisa memberikan hak penggunaan jalan bagi setiap warga negara Indonesia tanpa kecuali, dengan rasa aman dan nyaman tentunya. Kesadaran akan kualitas lingkungan kota yang sehat dan bebas polusi mensyaratkan adanya reduksi jumlah kendaraan di jalan, yang disertai dengan penggunaan teknologi ramah lingkungan sehingga kualitas udara bisa terjaga, masyarakat terhindar dari suara bising knalpot kendaraan dan tentu saja terhindar dari tekanan stress akibat jalanan macet.

Berangkat dari tantangan tersebut diatas, dari berbagai literatur saya menemukan konsep tentang sustainable transportation atau transportasi yang berkelanjutan. Simpelnya, dalam konsep ini transportasi darat yang ideal haruslah fokus pada angkutan umum, sepeda dan pejalan kaki. Konsep ini bukan berarti melarang sama sekali orang untuk menggunakan mobil atau mobil pribadi, akan tetapi kebijakan transportasi kita harus bisa mendorong orang untuk lebih memilih menggunakan angkutan umum, sepeda atau sekedar berjalan kaki. Kendaraan pribadi hanya digunakan sewaktu-waktu untuk perjalanan jarak jauh atau kondisi mendesak. Saya pikir konsep ini belum terlihat di kota-kota di Indonesia.

Bagaimana Caranya?

Pertanyaan yang kemudian menyeruak adalah bisakah kita mewujudkannya? Saya yakin bisa dan pasti bisa. Kalau masalahnya soal teknis, kita punya berbagai perguruan tinggi dengan para ahli transportasi dan tata kota yang kapabel. Demikian pula halnya dengan kebijakan, Indonesia memiliki banyak ahli kebijakan publik yang tentu paham bagaimana membuat kebijakan yang bagus. Persoalannya hanya pada niat, mau atau tidak mengaplikasikannya. Sehubungan dengan hal ini, menurut pendapat saya kuncinya ada pada pemerintah. Apakah pemerintah yang berkuasa memiliki visi yang jelas untuk mengurai masalah transportasi ini? Karena berdasarkan pengamatan saya, sampai saat ini pemerintah yang sekarang maupun terdahulu belum mempunyai visi dana kebijakan yang jelas terkait hal ini.

Banyak pihak yang merasa pesimis ketika berbicara mengenai peluang untuk memperbaiki carut marut persoalan bangsa, termasuk dalam hal permasalahan transportasi. Namun bagi saya, selalu ada sisi optimis jika kita mau berusaha untuk mencari solusi setiap permasalahan. Uraian dibawah ini bisa menjadi  catatan sederhana ketika kita berbicara mengenai upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam mewujudkan mimpi transportasi yang lebih manusiawi.

Pertama, Cara paling mudah untuk mewujudkannya adalah dengan menerapkan konsep ATM (Amati, Tiru dan Modifikasi). Kita bisa belajar dari pengalaman kota-kota lain di belahan dunia dalam mewujudkan sustainable transportation di kotanya. Kitaa bisa meniru kebijakan-kebijakan yang dilakukan mereka, kemudian menerapkannya di kota-kota di Indonesia dengan sedikit modifikasi jika diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada. Mungkin jika kita membandingkan dengan kota-kota di negara-negara eropa yang sudah ‘terlanjur’ maju dari dahulu akan sedikit timpang. Akan tetapi banyak bukti kota-kota di negara berkembang pun ternyata mampu mewujudkannya. Tidak ada alasan kita tidak bisa mengaplikasikannya.

Kita bisa mencontoh kesuksesan kota Bogota di Kolombia dalam menerapkan sistem transportasi yang berkelanjutan. Sebelumnya, Jakarta pun telah sukses menerapkan konsep busway sehingga bisa berjalan seperti saat ini. Tetapi Bogota bukan hanya soal busway, lebih dari itu kota ini berhasil menerapkan konsep kota yang ramah bagi pesepeda dan pejalan kaki.

Saya yakin kondisi dan permasalahan yang dihadapi Bogota sebelum menerapkan konsep transportasi yang berkelanjutan ini tidaklah berbeda dengan kondisi kota-kota di Indonesia. Jika dilihat dari skala nasional pun, Kolombia tidaklah lebih baik dari negara kita, sama-sama negara berkembang. Akan tetapi ternyata mereka bisa mewujudkan kota yang nyaman dalam waktu relatif singkat, sekitar satu dekade saja.

Lebih lanjut, ternyata keberhasilan Bogota dalam mereformasi sistem transportasi mereka adalah dengan meniru kesuksesan kota Curitiba di Brazil. Intinya adalah konsep ATM ini terbukti berhasil dilakukan. Konsep ini bisa menjadi solusi bagi kota-kota lain untuk saling meniru kebijakan-kebijakan yang berhasil merubah kota mereka menjadi lebih baik. Dan saya yakin Kota-kota di Indonesia pun bisa menerapkannya.

Kedua, kunci penting dalam mewujudkan mimpi ini adalah leadership. Kita butuh pemimpin yang memiliki visi yang jelas terkait pembenahan masalah bangsa, termasuk permasalahan transportasi di dalamnya. Visi ini bisa terwujud hanya apabila kita memiliki pemimpin yang mengerti apa yang seharusnya dilakukan, pro rakyat dan tidak mementingkan ego pribadi maupun golongan.  Dia haruslah orang yang paham betul permasalahan yang dihadapi bangsa serta tahu solusi yang harus dilakukannya.

Saya optimis ke depan akan lahir pemimpin-pemimpin seperti ini di Indonesia, baik ditingkat daerah Maupun nasional. Saat ini pun kita sedang mengalami tren lahirnya pemimpin muda yang memang ‘benar-benar’ bekerja untuk rakyat. Jokowi, Tri Rismaharini dan Ridwan Kamil adalah contoh-contoh pemimpin yang ideal. Tentu di daerah lain pun masih banyak pemimpin-pemimpin daerah yang seperti mereka. Patut kita sadari bahwa ketiga orang tersebut adalah pemimpin muda yang memiliki idealisme serta visi yang jelas dalam memimpin birokrasi di lingkungannya. Saya yakin tren ini akan terus berlanjut, termasuk akan lahirnya pemimpin skala nasional yang setipe dengan tiga orang ini. Kita butuh orang-orang muda yang bersemangat, memiliki idealisme dan visi yang jelas dan tentu peduli nasib bangsanya.

Saya membayangkan bahwa para pemimpin kita dari pusat sampai daerah akan diisi oleh orang-orang seperti ini. Kebijakan-kebijakan strategis akan lebih sejalan, dan yang jelas akan benar-benar pro rakyat. Singkatnya, transportasi yang aman dan nyaman akan hadir tidak lama lagi. Andai saja ini terwujud, saya yakin kegelisahan Kang Dedi akan segera hilang dan berganti dengan senyuman. Semoga…

Referensi :

1. Petinga, A et al. Cycling-Inclusive Policy Development: A Handbook. GTZ. April 2009. Diunduh pada tanggal 8 Januari 2014 dari www.fietsberaad.nl/library/repository/…/Cycling-handbook_secure.pdf